Pemerintah Jepara Harus Arif Tentukan Upah Minimmum Kerja

0
71
Muwasaun Niam Saat Trt[ilih mrnjadi Ketua Cabang Jepara 29/10/2017

Menjelang penutupan bulan pemerintah Jepara selalu di sibukkan dengan pekerjaan rumah yang selalu dilakukan secara rutinitas. Salah satu hal pekerjaan yang dilakukan pemerintah Jepara adalah menetapkan Upah Minimum Kerja (UMK). Hinga saat ini kebijakan tersebut sangat di tunggu-tungu oleh buruh pabrik dan pelaku usaha besar maupun Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM.

Pada 30 Oktober 2017 aspirasi demo mulai disampaikan oleh buruh dengan mengatasnamakan “serikat buruh Indonesia” dengan tuntutan yang menonjol yaitu kenaikkan UMK hingga sebesar Rp. 2.400.000,-. Alasan yang mendasar dari yang disampaikkan adalah kebutuhan buruh semakin hari semakin meningkat sehingga UMK sekarang masih belum memenuhi Kriteria Kehidupan Layak.

Penyampaian “aksi balasan” aspirasi dilakukan oleh pelaku UMKM tepat pada hari jum’at (10/11) di depan gedung DPRD Jepara. Adanya industri (Pemilik Modal Asing) PMA di Kabupaten Jepara dianggap menjadi penyebab melemahnya UMKM di Kabupaten Jepara dan beberapa hal lain yang  disuarakan.

Oleh sebab itu kami dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jepara menyerukan agar pemerintah Eksekutif dan Legislatif untuk melakukan langkah sebagaimana berikut:

  1. Lebih bijak rasanya pemerintah Jepara untuk mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak (buruh dan pelaku usaha). Dengan mempertemukan secara langsung di salah satu gedung untuk membuka data secara objektif baik itu yang dimiliki pemerintah maupun dari buruh dan pelaku usaha.
  2. Pemerintah daerah harus tepat dalam penetapan UMK yang di Jepara agar buruh yang ada di Jepara menerima gaji yang sesuai dengan standar kehidupan Kabupaten Jepara
  3. Pemerintah daerah harus berani turun untuk melihat pabrik yang sudah berdiri di Jepara untuk melihat realitas standar yang di terapkan pabrik maupun yang di sampaikan oleh kelompok mengatasnamakan UMKM Jepara..
  4. Pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap pelaku UMKM yang ada di Jepara supaya dengan pendirian pabrik besar. Pelaku usaha di Jepara tidak “gagap” dalam bersaing maupun mengantisipasi sumber daya manusia yang berpindah alih menjadi buruh pabrik.
  5. Pemerintah daerah harus berani mendesak Pabrik besar yang ada di Jepara untuk membuka secara publik dana Corporate Social Responsibility (CSR) selama ini mengalir. Agar alokasi dana khusus dari perusahaan BUMN dan swasta untuk membantu Kepentingan Sosial masyarakat di sekitar lingkungannya dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan dll lebih tepat sasaran.

Demikian yang di sampaikan oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai organisasi yang intens mengawal Kabupaten Jepara. Solusi diatas menjadi langkah awal pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk mengabil keputusan yang bisa di terima oleh Pemilik Pabrik, Buruh maupun pelakuk UMKM yang ada di Kabupaten

Tertanda

Muwasaun Niam

Ketua PC PMII Jepara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here